PokeVideoPlayer v23.9-app.js-020924_
0143ab93_videojs8_1563605_YT_2d24ba15 licensed under gpl3-or-later
Views : 1,469
Genre: Education
License: Standard YouTube License
Uploaded At Mar 22, 2024 ^^
warning: returnyoutubedislikes may not be accurate, this is just an estiment ehe :3
Rating : 5 (0/38 LTDR)
100.00% of the users lieked the video!!
0.00% of the users dislieked the video!!
User score: 100.00- Masterpiece Video
RYD date created : 2024-03-22T19:27:19.315666Z
See in json
Top Comments of this video!! :3
Pak menpan rb harus ke daerah langsung soalnya didaerah banyak korupsinya harus di beri sanksi jgn sampai seluruh honorer tidak diangkat semua jadi PNS penuh waktu jadi harus diangkat semua honorer Dinas Perhubungan Tanggamus pendataan non asn.bkn 2022 kemarin tanpa tes secepatnya segera tidak lagi malas²an karena sudah terikat dan kesejahteraan tercukupi sehingga kualitas pelayanan publik pasti meningkat dan maju lgi saudara-saudariku.
2 |
semua instansi ya pak,sy sudah mengabdi 18 tahun di Polkes TNi AD akan tetapi jabatan sy pengadministrasi Klinik ijazah S1Akuntansi,tahun ini harapan semoga lulus PPPK.....benar pak kami butuh formasi disediakan pak,ijin
saya sudah berkali2 daftar CPNS,ikut pendataan Non ASN th 2022 dan saya ikut juga pendaftaran PPPK tahun 2023 belum rezeki saya juga,mohon untuk Tahun 2024 ini sy bisa lulus dan ijin bapak mohon dijemput bola di semua instansi terutama di lingkungan TNI AD Kesdam Jaya
2 |
Biasa itu pak terjadi di daerah, biasanya honor yg sudah lama tiba2 namanya hilang dan di pecat karna di ganti dengan orang dalam, saudara2 pejabat padahal nda honor, buktinya di di kantor sya kerja seharusnya udah nggak boleh rekrut honor baru eh tau2 nya bulan ini ada tu anak baru masuk karna orang dalam
3 |
Memang sungguh memprihatinkan sikap Pemerintah Daerah di NKRI ini tentang pengusulan Formasi Jabatan bagi perekrutan Honorer menjadi PPPK.
Sesungguhnya Pemerintah Daerah yg membuat Negara RI amburadul di segala bidang.
Pemerintah Pusat sangat bagus Perencanaan Pengadaan ASN PPK namun pandangan Pemda beda bertolak beliaang 180'.
Taunya cuma bermain pungli pada perpanjangan Kontrak PPPK ngisi sakunya.
ANEH MEMANG PEMDA ini.
Sebaiknya ASN PNS dan ASN P3-K dikembalikan wewenang ke Pusat.
Banyak Pejabat Pemda yg tak laik jadi Pejabat di NKRI ini. Sampai 14 Daerah yg gak mengajukan formasi ? Padahal disisi lain ada formasi bagi Honor selama ini.
Sesuai Dapodik saja direkrut oleh Pusat jika Pemda tak kasih usul Formasi.
Makanya Negara ini tak maju oleh ulah Pemda di NKRI ini.
Jadi muncul RAJA2 KECIL oleh Otonomi Daerah ini.
Segala urusan dan wewenang lebih baik kembalikan ke Pusat jika begini sikap atau kelakuan PEMDA.
1 |
@sepriepy5017
10 months ago
Pemda yang tidak mengusulkan formasi ini harus di berikan sangsi yang seberat beratnya supaya mereka jangan sewenang-wenang membuat aturan sendiri.bila perlu di pencat saja kepala daerah nya.
Mereka buat begitu supaya bisa sisip keluarganya supaya ganti orang yang su honor belasan.jadi tolong bapak DPR RI.BKN.dan bapak MENPAN RB.
6 |