Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo menegaskan bakal mengikuti seluruh keputusan Mahkamah Konstitusi (MK), terkait sanksi bagi anggota Polri yang tidak netral dalam Pilkada.

Listyo menjelaskan mengenai netralitas Polri sejatinya sudah diatur dalam UU Pemilu. Termasuk sanksi pidana bagi yang melanggar netralitas.

Tak hanya UU Pemilu, UU 2 Tahun 2002 tentang Polri juga diatur sanksi bagi anggota yang melanggar netralitas.

Listyo menambahkan, netralitas Polri diawasi oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu), Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu), pengamat independen hingga masyarakat.

Sahabat KompasTV, jangan lupa like, comment, dan subscribe channel YouTube KompasTV, juga aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan update mengenai isu-isu terkini di Indonesia.

Jangan lewatkan live streaming KompasTV 24 jam non stop di www.kompas.tv/live. Agar tidak ketinggalan berita-berita terkini, terlengkap, serta laporan langsung dari berbagai daerah di Indonesia, yuk subscribe channel youtube KompasTV. Aktifkan juga lonceng supaya kamu dapat notifikasi video terbaru dari KompasTV.

Sahabat KompasTV juga bisa memperoleh informasi terkini melalui website: www.kompas.tv

Media sosial KompasTV:
Facebook: www.facebook.com/KompasTV
Instagram: www.instagram.com/kompastv
Twitter: twitter.com/KompasTV
TikTok: www.tiktok.com/@kompastvnews