Anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi PDIP, Rieke Diah Pitaloka, meminta pemerintah untuk membatalkan dan menunda kebijakan pemotongan gaji untuk Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera).
Hal ini disampaikan Rieke dalam Rapat Paripurna DPR RI, Selasa (5/6/2024). Rieke menyebut, banyak terjadi carut-marut dalam tata kelola BP Tapera, sehingga Rieke mendesak pemerintah untuk segera membenahi permasalahan ini.
Dalam rekomendasinya, Rieke juga menyebut Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI harus melakukan audit terhadap dana Tapera di seluruh provinsi di Indonesia. Sebelumnya pata tahun 2021 lalu, BPK pernah melakukan audit terhadap dana Tapera di tujuh provinsi.
Berdasarkan hasil audit BPK pada tahun 2021, ditemukan sejumlah permasalahan dalam pengelolaan dana Tapera. Salah satunya adalah temuan bahwa 124.960 pensiunan yang jadi peserta Tapera belum menerima pengembalian dana yang totalnya mencapai Rp567,5 miliar.
Rieke turut mendukung Kejaksaan Agung dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk menelusuri dugaan adanya transaksi dana fiktif senilai Rp1 triliun yang dilakukan oleh BP Tapera.
Rieke menyebut, audit yang dilakukan BPK di seluruh provinsi bertujuan untuk menelusuri pengelolaan dana Tapera dan biaya operasional BP Tapera pada tahun 2020-2023, serta menelusuri aliran dana Bapertarum-PNS yang telah dialihkan ke BP Tapera sejak Desember 2020.
#TirtoDaily