Anggota Komisi I DPR RI, TB Hasanuddin, menyebut Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) dan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) harus bertanggung jawab atas serangan ransomware yang menyasar Pusat Data Nasional (PDN) pada pekan lalu.
"BSSN sebagai pengawal keamanan PDN dan Kemenkominfo sebagai pengelola PDN harus bertanggung jawab atas kelalaian ini," kata TB Hasanuddin saat dihubungi Tirto, Selasa (25/6//2024).
Baginya, serangan ini tidak bisa dianggap remeh karena bisa berdampak pada kebocoran data seluruh warga negara Indonesia. Oleh karenanya, Hasanuddin mendorong reformasi di tubuh BSSN.
Ia menyebut, BSSN adalah transformasi dari lembaga sandi negara (Lemsaneg) yang anggotanya didominasi oleh tentara dan polisi. "[Karena] masih menggunakan paradigma lama yang sudah out of date," ucap Hasanuddin.
Sedangkan dalam menghadapi tantangan terkini, BSSN seharusnya bisa menjawab tuntutan yang lebih besar dengan turut melibatkan para pakar dan profesional di bidang IT.
Sebelumnya, PDN sempat diserang ransomware Lockbit 3.0 sejak Kamis 20 Juni 2024 lalu. Akibatnya, sejumlah layanan publik seperti layanan imigrasi di Bandara Soekarno-Hatta mengalami kelumpuhan. Menkominfo Budi Arie Setiadi menyebut, penyerang meminta tebusan sebesar $8 juta dolar AS, atau sekitar Rp131 miliar.
#TirtoDaily