Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), menyebut, di semester I tahun 2024, nilai transaksi keuangan terkait judi online mencapai lebih dari Rp600 triliun. Sementara itu, transaksi hasil judi online mengalir ke 20 negara dalam 5 tahun terakhir, yang mencapai Rp5 triliun.
Humas PPATK Natsir Kongah, mengatakan, pihaknya belum dapat merinci 20 negara terkait transaksi hasil judi online tersebut. Sebab, proses penanganan kasus ini masih dilakukan oleh aparat penegak hukum dan satgas yang telah dibentuk pemerintah.
Oleh karena itu, pemerintah mengupayakan salah satu upaya untuk memberantas judi online, salah satunya dengan menutup layanan top up game online yang terafiliasi judi online.
“Tugas yang ketiga adalah terkait dengan game online. Modusnya adalah membeli pulsa atau top up, di mana? Di minimarket. Sasarannya adalah, yang akan kita lakukan, Satgas, adalah menutup pelayanan top up game online yang terafiliasi,” kata Ketua Satgas Pemberantasan Judi Online Hadi Tjahjanto saat konferensi pers di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Rabu (19/6/2024).
Lebih lanjut, menurut Hadi, indikasi afiliasi ke bandar judi online dapat dilihat dari kode virtual dan akun pembayarannya. Oleh karena itu, pihaknya akan mengerahkan aparat dari Babinsa dan Bhabinkamtibmas untuk mengecek langsung proses top up game online dan menutup layanannya di minimarket.
Selain itu, pihaknya akan bekerjasama dengan PPATK untuk memantau minimarket di berbagai wilayah, yang disalahgunakan untuk top up game online terafiliasi judi online.
"Adapun Polri dalam pelaksanaannya nanti, secara demografi dimana saja paling banyak nanti dari Kepala PPATK akan memberikan data tersebut sehingga sasarannya tepat. Langsung kepada minimarket-minimarket yang jual top up," kata Hadi.
#TirtoDaily