Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Muhadjir Effendy berencana untuk memberikan bantuan sosial (bansos) kepada korban judi online.
Muhadjir selaku Wakil Ketua Satgas Pemberantasan Perjudian Online menyebut para korban judi online nantinya akan masuk ke dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Data tersebut yang nantinya akan menjadi basis daftar penerima bansos.
"Termasuk banyak yang menjadi miskin baru, dan itu menjadi tanggung jawab kita, Kemenko PMK. Kita sudah melakukan banyak advokasi kepada korban judi online salah satunya memasukkan mereka ke dalam DTKS penerima bansos," ujar Muhadjir Kamis (13/6/2024) lalu.
Kemenko PMK juga akan berkoordinasi dengan Kementerian Sosial (Kemensos) untuk memberikan pendampingan dan pengobatan kepada para korban judi online yang mengalami gangguan kejiwaan.
Wacana ini mendapat banyak penolakan, salah satunya dari Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI, Rieke Diah Pitaloka. Rieke menyebut, pemerintah seharusnya fokus mengatasi judi online sebagai sumber masalah, alih-alih memberikan bansos.
Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Bidang Fatwa, Asrorun Niam, menyebut pemberian bansos bagi para korban judi online tidak tepat. "Masa iya kemudian kita memprioritaskan mereka? tentu ini logika yang perlu didiskusikan,” ujar Asrorun dikutip dari Antara.
Muhadjir lalu memberikan klarifikasi dengan menyebut bahwa korban judi online yang dimaksud adalah anggota keluarga yang terdampak perilaku judi online. "Nah yang saya maksud penerima bansos itu ialah anggota keluarga seperti anak, istri, atau suami," ujar Muhadjir, Senin (17/6/2024).
Terkait wacana pemberian bansos ini, Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, menyebut pemerintah belum memiliki anggaran. "Terkait dengan judi online, tidak ada dalam anggaran sekarang," ujar Airlangga, Senin (16/6/2024).
#TirtoDaily